Bandung, CyberLiputan6.com-
Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna, secara resmi membuka kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi Terhadap Arah Kebijakan Menuju Bandung Lebih Bedas Tahun 2025”. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat administrator untuk memperkuat visi pembangunan daerah melalui transformasi birokrasi.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks sehingga aparatur dituntut untuk terus berinovasi, beradaptasi, serta meningkatkan kapasitas diri. “Melalui pelatihan ini, para peserta memiliki momentum yang tepat untuk melakukan upgrade pengetahuan dan keterampilan agar siap menghadapi dinamika birokrasi yang terus berubah,” ujarnya.
Bupati Dadang menjelaskan bahwa transformasi birokrasi mencakup tiga hal utama, yakni:
1. Transformasi Sistem Kerja – aparatur harus menjadi penerjemah visi pimpinan, bukan sekadar memahami arah kebijakan, tetapi juga mampu mewujudkan program yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
2. Transformasi Budaya Kerja – membangun kolaborasi lintas sektor, bukan ego sektoral, karena tantangan pembangunan terlalu besar jika dijalankan sendiri-sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
3. Transformasi Kepemimpinan – aparatur dituntut memegang teguh integritas, profesionalisme, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
“Transformasi birokrasi tidak akan berarti tanpa kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) sebagai penopang pelayanan publik. “Kita harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan akurat,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Dadang mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, mulai dari perubahan iklim dan potensi bencana alam hingga isu sosial-ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu, aparatur harus memiliki kesiapsiagaan, koordinasi antar sektor, serta kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.
“Dengan sinergi dan harmonisasi, kita bersama-sama bisa menjadikan Kabupaten Bandung lebih Bedas di tahun 2025,” pungkasnya.
( Rudi S )
