Wakil Ketua DPR RI Temukan SPPG Tak Sesuai SOP di Garut

- Penulis

Jumat, 26 September 2025 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung,Jabar,CyberLiputan6.com-
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cucun Ahmad Samsulrijal, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/9/2025).

Dalam sidak tersebut, Cucun menemukan adanya sejumlah pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Temuan ini dinilai berpotensi membahayakan kualitas makanan sekaligus mengancam tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi anak bangsa.

Menurut Cucun, sidak ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI untuk memastikan program gizi nasional benar-benar berjalan sesuai standar. Hal ini menyusul banyaknya laporan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah penerima program MBG.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendesak kepala SPPG, ahli gizi, dan seluruh pihak yang terkait agar benar-benar memperhatikan SOP pelayanan. Kepala SPPG juga harus berani bersikap tegas terhadap prosedur maupun bahan baku jika ditemukan ketidaklayakan,” tegas Cucun.

Cucun juga menekankan, pengawasan yang ketat sangat penting untuk menjamin keberlangsungan program MBG agar tidak menyimpang dari filosofi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Semoga pemenuhan gizi anak bangsa bisa terwujud sebagaimana filosofi program yang digagas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Garut, dr. Rani Wulandari, mengakui bahwa masih terdapat kendala di lapangan, terutama terkait distribusi bahan baku dan pengawasan tenaga penyaji makanan.

“Kami berterima kasih atas sidak dan arahan dari pimpinan DPR RI. Memang masih ada keterbatasan, baik dari sisi fasilitas dapur maupun tenaga ahli gizi. Ke depan, kami akan lebih memperketat pengawasan dan memastikan semua SOP dijalankan,”ungkapnya.

Di sisi lain, warga penerima manfaat program MBG, Euis Sumiati (38), seorang ibu rumah tangga di Kadungora, menyampaikan harapannya agar kualitas program terus ditingkatkan.

“Kami sangat terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis ini, terutama untuk anak-anak sekolah. Tapi kami juga berharap kualitas makanan selalu dijaga agar aman dan sehat,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan di berbagai daerah, memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keamanan pangan.
Reporter: Rudi.S

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cyberliputan6.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kurangi Risiko Banjir, Pentahelix Dayeuhkolot Ajak Semua Pihak Berkolaborasi
Koperasi Merah Putih Manggahang Gelar Rapat Anggota Tahunan 2025, Tegaskan Komitmen Penguatan Usaha Anggota
Hore! Sekolah Rakyat Segera Dibangun, Kang DS Temui Kemensos Bahas Persiapan Lahan
PAD Kabupaten Bandung 2026 Disesuaikan Jadi Rp2 Triliun, Pemkab Fokus Optimalisasi Tanpa Tambah Beban Pajak
PAD Kabupaten Bandung 2025 Terealisasi Rp1,8 Triliun, Bapenda Nilai Kinerja Pendapatan Daerah Positif
Tidak Sekedar Bekerja Oleh : Idat Mustari
Pentahelix dan PRIMA Telusuri Daerah Terdampak Banjir dan Evakuasi Warga
Pelaksanaan Operasi Gabungan Tertib Administrasi Pajak kendaraan Bermotor
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:36 WIB

Kurangi Risiko Banjir, Pentahelix Dayeuhkolot Ajak Semua Pihak Berkolaborasi

Rabu, 14 Januari 2026 - 10:44 WIB

Koperasi Merah Putih Manggahang Gelar Rapat Anggota Tahunan 2025, Tegaskan Komitmen Penguatan Usaha Anggota

Rabu, 14 Januari 2026 - 10:31 WIB

Hore! Sekolah Rakyat Segera Dibangun, Kang DS Temui Kemensos Bahas Persiapan Lahan

Rabu, 14 Januari 2026 - 03:43 WIB

PAD Kabupaten Bandung 2026 Disesuaikan Jadi Rp2 Triliun, Pemkab Fokus Optimalisasi Tanpa Tambah Beban Pajak

Senin, 12 Januari 2026 - 12:18 WIB

PAD Kabupaten Bandung 2025 Terealisasi Rp1,8 Triliun, Bapenda Nilai Kinerja Pendapatan Daerah Positif

Berita Terbaru